aset daerah. Assosiation of Certificated Fraud Examiner (ACFE) mempublikasikan jenis-jenis kecurangan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu korupsi, penyelewengan aset, dan rekayasa laporan keuangan. aset daerah

2. Pertimbangan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah adalah: bahwa untuk menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah; bahwa berdasarkan. “Asset Management is the set of activities associated with identifying what assets are needed, identifying funding requirements, acquiring assets, providing. 6. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2). Rencana Umum Pengadaan. Download Info Pajak dan Dashboard; Email Bakeuda; Provinsi Kalimantan Selatan; Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor Kalsel; Sistem Info. Penatausahaan aset daerah. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH : DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Aset yang sudah diketahui secara jelas. Melaksanakan sosialisasi Petunjuk Teknis Sensus Barang Daerah kepada Tim Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pengurus Barang SKPD/BUMD/Unit Kerja/Sub Unit. pembinaan dan pengendalian pelayanan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. SK GUBERNUR DIY No. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA A. PERMENDAGRI No. Halmahera Timur terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) serta optimalisasi. com2, lindalambey@yahoo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai. pengelolaan aset daerah atas tanah milik pemerintah daerah belum berjalan secara baik. Surat Lamaran ditulis tangan, tinta warna hitam, berbahasa Indonesia, mencantumkan nomor HP dan ditandatangani. Kaltim melalui Bidang. Tanah, rumah, apartemen, ruko, dan gedung perkantoran, adalah beberapa contoh aset dalam bentuk properti. ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif. Lamongan OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN LAMONGAN WTP. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan. BIMTEK ASET DAERAH – Aset/barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan. BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Jakarta, 12 April 2023 Yth. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatatkekayaan daerah ialah aset daerah, karena dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil dari pengelolaan keuangan daerah. kodefikasi Barang Milik Daerah. com INTISARI Belum optimalnyanya peran APIP dalam pengelolaan. Memahami pengertian manajemen aset daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan. dalam pengelolaan aset tersebut adalah penatausahaan BMN/D. . Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. 12. Bupati Sidoarjo Pihak. 3. Pengelolaan aset negara/daerah dalam pengertian yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 134. Febriana E N, Jayus, Indrayati R, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum. Zulkarnain Lubis, M. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut. Peta Lokasi. Sekretariat 8 Sepember 2023. Risiko tersebut merupakan kecurangan atau fraud di seputar pengelolaan aset daerah. It emphasizes that the. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk menunjang berjalannya tugas dan fungsi dari masing-masing instansi pemerintah. 3. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab. Apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik, maka tingkat pelayanan yang diberikan dapat lebih tinggi sekaligus dapat mewujudkan pengelolaan aset yang. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Aset daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik harus dikelola dengan baik, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pemahaman akan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barng MIlik Daerah diterbitkan agar pengelolaan Barang Milik Daerah dalam tiga aspek utama yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib. Indikator Kinerja Utama BPKAD 2020. Aset Daerah, dan target pencapaian kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021. Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Pengertian Barang Daerah • BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. Pengelolaan Aset Daerah. Adapun sasaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah: Tabel 2. Jimerto 25-27 Lt. Penghapusan dilakukan: •berdasarkan keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang; •berdasarkan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang. Dengan pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan manajemen aset menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD. Atas dasar dokumen tersebut, fungsi akuntansi SKPKD membuat jurnal: Pengakuan Piutang Pendapatan Hasil Properti Investasi Jurnal LO dan Neraca Tanggal Nomor Bukti Kode. Hal tentang pengelolaan aset/barang milik daerah diatur dalam PP No 27 Tahun 2014 untuk menghindari penyelewengan dalam pemakaian aset. pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah Adalah Sistem yang digunakan untuk melakukan Pengelolaan Aset/Barang Daerah, yang terkait dengan Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain Lain. id : 294 Hlm. Nilai ekonomi (economic value) 2. Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang. Sos, Selaku Sub. 1. Jurnal Analisis pengelolaan aset. Padahal, penggunaan aset yang lebih besar atau kurang dari fungsinya yang optimal akan sangat mempengaruhi masa manfaat suatu pemerintah daerah, dan juga akan berdampak besar jika penggunaan aset daerah di luar kapasitasnya dan jika aset daerah tersebut digunakan. Informasi Infografis. Rasyid Probo. melibatkan unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Semarang yang dioalah tahun 2016 Tabel 4. Bahasa Indonesia. Berdasarkan tingkatan manajemen yang terkait, kita akan mencoba melihat di manakah letak permasalahan manajemen aset negara/daerah kita, dan upaya apa yang mungkin dapat dilakukan untuk membenahinya. tabel (3. akibatkan kekayaran/aset daerah hilang tanpa dapat SIM Aset Jateng dipertanggungjawabkan 2. 8K views • 51 slides Pengelolaan Barang Milik Daerah Oswar Mungkasa 20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menyelenggarakan pelayanan publik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. 2021 sebesar Rp. 34 Pati dan mulai beroperasi pada tanggal 29 Maret 2009, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan(BPAD, Jakarta) Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi atas sistem pensertifikatan aset tanah kepada seluruh Perangkat Daerah dan Unit Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. perumusan kebijakan teknis. ABSTRAK: Bahwa untuk menyikapi perkembangan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset lain-lain, Permenkeu RI 123/PMK. Hal ini untuk menghindarkan kepemilikan ganda dari satu aset. sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Tentang Kami. Pemko Pekanbaru Raih Opini WTP atas LHP LKPD tahun 2022. Berlaku. KETIGA : Keputusan Kepala “NAMA PD/UKPD” ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. SIPKD . Golongan Tanah. Selamat Hari Bakti Adhyaksa ke-60. go. Cascading Kinerja 2. Pejabat Penatausahaan barang pada pengelola barang, mempunyai wewenang dan tanggungjawab: 1) membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD. Jurnal EMBA Vol. Salah satu bidang penyelenggaraan pemerintahan tersebut terkait pengelolaan keuangan daerah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan aset daerah/barang milik daerah. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. Muchamad Nurcahja, ST. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah,. Pelayanan Penatausahaan Keuangan Daerah. BPAD merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis danKeuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. Apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik, maka tingkat pelayanan yang diberikan dapat lebih tinggi sekaligus dapat mewujudkan pengelolaan aset yang baik dan akuntabel. n. 1. 1Pemprov Banten Pastikan Kebutuhan Wajib Terakomodasi di Perubahan APBD 2022. Aset atau Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Barat adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. dengan ditindaklanjuti dengan tahapan penerapan, maka diharapkan output dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aset suatu daerah memiliki fungsi atau manfaat yaitu : 1. penyerahan barang milik daerah; b. Telah berlangsung Rapat Koordinasi. Analisis Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH iv Buku Ini Disusun Berdasarkan Pengalaman Implementasi Pembentukan Organisasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Aset daerah banyak macamnya dan menurut peraturan pemerintah, asset pemerintah termasuk asset daerah terdiri atas 6 golongan serta asset lainnya. Upaya Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas; 5. Menurut Peraturan Presiden No. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan dan kontribusi bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam hal pengamanan tanah aset daerah dan non aset. (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. KEPBUP TENTANG PENUNJUKAN KEPALA BKAD SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) PEMDA KAB. daerah adalah ketidaktertiban dalam dalam pengelolaan data barang (aset) ini menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti aset yang penting dikuasai atau dikelolanya, sehingga aset – aset yang dikelola pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaannya. Penambahan Aset. , MM dengan diwakili Kepala Bidang Perbendaharaan, Penatausahaan dan Akuntansi BKAD Purwakarta Ibu Tati Ruhayati, S. Sulut di BPKAD Prov. Dalam pengelolaan aset tetap, Kota Cimahi mengalami beberapa permasalahan terutama pada pengamanan aset tanah. Analisis Visi, Misi dan SWOT pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi. Kota Cimahi merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah aset daerah yang cukup melimpahterutama pada aset tetap. aset daerah yang ditandai dengan di keluarkannya PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang meimbulkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. pemerintah25. Sumber : Aset atau Barang Milik Daerah - JDIH Kota Padang Aset Daerah . 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dansebagainya, dhi didapatkan pemenang lelang aset daerah) kemudian dilakukan pemindahtanganan kepada masyarakat. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penatausahaan barang milik. Sistem Inventarisasi Elektronik dan Rekonsiliasi Aset "Gamblang dan tidak gamang !!" Sistem yang memfasilitasi pencocokan laporan nilai BMD (Barang Milik Daerah) antara dua unit pemproses atau lebih terhadap sumber data yang samasuatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Aset Daerah; Mengingat 1. dan pengendalian aset Pemerintah Daerah adalah dengan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan kota, 5. , (2017) menyatakan bahwa penatausahaan aset daerah merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengelolaan aset daerah. Manajemen aset adalah metode yang digunakan untuk mengatur aset sejak diperoleh sampai masa berakhirnya penggunaan aset. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan akurat. Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan perencanaan program pengendalian dan pemberdayaan aset/BMD. 1. (031) 5312144 Psw. berwujud • BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: • barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan • b barang yang b berasal d i perolehan l i l dari l h lainnya yang sah; h – barang yang diperoleh. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen aset daerah ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. Sejalan dengan kebijakan dan tujuan pemanfaatan aset negara, pelaksanaan sewa BMN/D harus berpedoman pada kebijakan dan tujuan pengelolaan BMN/D. Seperti: Kantor Dinas, Badan, Sekretariat dan Inspektorat B Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor, Alatkeuangan daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengarah pada pelaksanaan Misi ke – 6 yaitu ”Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan public”. Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88 Tahun 2016 merupakan lembaga yang mempunyai tigas pokok untuk "Membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan. 1. Aset Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jombang yang tercantum dalam Pasal 6 adalah : Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi: a. Konsep Aset Daerah II. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Pengadaan Pengadaan aset daerah harus didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Value for Money), transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten SIdoarjo Mengingat : 1. Properti. id;. 22. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Tangguh Bertumbuh. Assosiation of Certificated Fraud Examiner (ACFE) mempublikasikan jenis-jenis kecurangan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu korupsi, penyelewengan aset, dan rekayasa laporan keuangan. 06 Tahun 2006 adalah tidak sekedar administrative semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dandari Bidang Aset di Badan Keuangan Daerah Tanah Datar . Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Nomor 47 Bentuk Peraturan Menteri Dalam. Lebih lanjut Fatoni menjelaskan, aset-aset daerah penting untuk diamankan, misalnya aset tanah yang disertifikasi atas nama pemda. Didalam berbagai aturan-aturan yang dapat dijadikan acuan baik Permendagri No 7 tahun 2007, Undang-Undang No. 2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: 1. 1 Wates, Telp: (0274) 773221 Fax (0274) 773221 Email: bkad@kulonprogokab. DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BAB I PENDAHULUAN 1. Kepala Badan b. Aset. Barang milik daerah merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Daerah 2023 Fasilitas Peserta. Local government assets are one of the elements of the regional government balance sheet. 1 Daftar Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 No Nama Aset Daerah Keterangan A Tanah Rekapitulasi Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Tanah berjumlah 43. Aset Daerah Kabupaten Kendal)” sebagai judul Laporan Tugas Akhir ini. laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Senin 27 Februari 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. (dikelola BUMN). Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. Kom. ↪ Analis. 15 Laporan hasil pengadaan Barang Milik Pemerintah Provinsi, terdiri. Barang Milik D aerah selain tan h dan/atau bangunan. Layanan Publik BPKAD Kepri. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. (2016). 135. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. ialah semua kekayaan pemerintah . Defenisi Aset Daerah Pengertian Asset atau Aset (dengan satu s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai (Yusuf, 2010:28): 1. 22 20:23:39 Agustus 2023 - , by Admin. Data DDA Kota Bogor - Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021. PENGELOLAAN ASET TETAP MILIK DAERAH (STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANGERANG) Muhammad Rifki Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 55281, Indonesia e-mail: mrifki06@gmail. Sosialisasi tersebut terkait percepatan pelaksanaan Sertifikasi Aset Tanah Tahun 2023,. penilaian kekayaan, 6. 6 tahun 2006 belum ada klasifikasi-klasifikasi khusus yang mengatur tentang jenis-jenis Aset Daerah/Barang milik daerah, sehingga penerapan aturan/tata cara pengelolaan dalam pengelolaan Aset. Salah satu bidang penyelenggaraan pemerintahan tersebut terkait pengelolaan keuangan daerah, dimana didalamnya termasuk pengelolaan aset daerah/barang milik daerah. 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.